also open: nanagsuryadi.lecture.ub.ac.id
Johnson & Johnson merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam pembuatan dan pemasaran obat-obatan serta alat kesehatan lainnya di banyak negara di dunia.
Tylenol adalah obat rasa nyeri yang di produksi oleh McNeil Consumer Product Company yang kemudian menjadi bagian anak perusahaan Johnson & Johnson. Tingkat penjualan Tylenol sangat mengagumkan dengan pangsa pasar 35% di pasar obat analgetika yaitu obat peredam nyeri, atau setara dengan 7% dari total penjualan grup Johnson & Johnson.
Pada hari kamis tgl 30 September 1982, laporan mulai diterima oleh kantor pusat Johnson & Johnson bahwa adanya korban meninggal dunia di Chicago setelah meminum kapsul obat Extra Strength Tylenol. Kasus kematian ini menjadi awal penyebab rangkaian krisis management yang telah dilakukan oleh Johnson & Johnson. Pada kasus itu, tujuh orang dinyatakan mati secara misterius setelah mengonsumsi Tylenol di Chicago. Setelah diselidiki, ternyata Tylenol itu mengandung racun sianida. J&J segera menarik 31 juta botol Tylenol di pasaran dan mengumumkan agar konsumen berhenti mengonsumsi produk itu hingga pengumuman lebih lanjut, meski penyelidikan masih dilakukan guna mengetahui pihak yang bertanggung jawab,. J&J bekerja sama dengan polisi, FBI, dan FDA (BPOM-nya Amerika Serikat) menyelidiki kasus itu. Hasilnya membuktikan bahwa keracunan itu disebabkan oleh pihak lain yang memasukkan sianida ke botol-botol Tylenol. Biaya yang dikeluarkan J&J dalam kasus itu lebih dari 100 juta dollar AS. Namun, karena kesigapan dan tanggung jawab yang mereka tunjukkan, perusahaan itu berhasil membangun reputasi bagus yang masih dipercaya hingga kini. Begitu kasus itu diselesaikan, Tylenol dilempar kembali ke pasaran dengan penutup lebih aman dan produk itu segera kembali menjadi pemimpin pasar.
Johnson & Johnson memberitakan semua proses produksi dan quality control-nya ke public, tidak hanya pada penyidik. Dalam dua atau tiga hari saja, semua inventaris Tylenol ditarik dari semua rak supermarket dan drugstores secara nasional, dan semua produksi Tylenol berhenti. Karena karyawan dan pekerja tidak bersalah, mereka tetap mendapat gaji. J&J kemudian segera menciptakan sistem packaging yang lebih aman namun jauh lebih mahal pada saat itu, tanpa menaikkan harga (alias mengorbankan profit). Banyak lagi jurus ampuh yang dia gunakan, tetapi saya lupa.
Kesimpulan. J&J tidak akan pernah lari dari tanggung-jawab pada publik, dan secara pro-aktif memperbaiki peri-lakunya sendiri, meski indikasinya kemudian mulai mengarah ke tindakan usil, dan bukan kebocoran kualitas di pabrik-pabrik Tylenol. J&J menjadi produsen consumer goods dan pharmaceutical company yang paling profitable dalam sejarah.
Saran. Dalam etika bisnis apabila perilaku mencegah pihak lain menderita kerugian dipandang sebagai perilaku yang etis, maka perusahaan yang menarik kembali produknya yang memiliki cacat produksi dan dapat membahayakan keselamatan konsumen, dapat dipandang sebagai perusahaan yang melakukan perilaku etis dan bermoral..
taken from: http://lestariandini2.blogspot.com/2014/03/pelanggaran-etika-produksi-dan-pemasaran.html
Tuesday, April 1, 2014
Pelanggaran Produksi Juragan Batako - I Gede Guna Wijaya (Dengan beberapa tambahan)
Also open: nanagsuryadi.lecture.ub.ac.id
Dalam hal ini banyak perusahaan yang melanggar etika produksi dengan berbagai cara contohnya :Perusahaan Batako Anyar memproduksi bahan bangunan berupa batako. Perusahaan ini sudah beroperasi kurang lebih 2 tahun, pada awal berdirinya cukup banyak pembeli yang datang untuk memesan batako, karena perusahaan ini menjual batako lebih murah dibanding perusahaan lainnya dengan menjanjikan kualitas yang baik , namun belakangan ini pembeli mulai kecewa karena batako yang diproduksi tidak bagus seperti contohnya banyak batako yang patah sebelum digunakan untuk pembangunan karena perusahaan ini menggunakan bahan yang kurang bermutu dalam pembuatannya dan juga dalam proses pembuatannya yang tidak mengikuti cara-cara atau tahapan dalam pembuatan batako yang benar sehingga tidak dapat menghasilkan batako yang berkualitas baik dan kuat. Selain itu dalam proses pengiriman batako kerumah atau ketempat pembeli atau konsumen sering mengalami kemunduran waktu dari waktu yang telah disepakati atau dijanjikan oleh perusahaan ini.Ini berarti perusahaan ini tidak menepati janjinya kepada pembeli atau konsumen.
Dalam hal ini banyak perusahaan yang melanggar etika produksi dengan berbagai cara contohnya :Perusahaan Batako Anyar memproduksi bahan bangunan berupa batako. Perusahaan ini sudah beroperasi kurang lebih 2 tahun, pada awal berdirinya cukup banyak pembeli yang datang untuk memesan batako, karena perusahaan ini menjual batako lebih murah dibanding perusahaan lainnya dengan menjanjikan kualitas yang baik , namun belakangan ini pembeli mulai kecewa karena batako yang diproduksi tidak bagus seperti contohnya banyak batako yang patah sebelum digunakan untuk pembangunan karena perusahaan ini menggunakan bahan yang kurang bermutu dalam pembuatannya dan juga dalam proses pembuatannya yang tidak mengikuti cara-cara atau tahapan dalam pembuatan batako yang benar sehingga tidak dapat menghasilkan batako yang berkualitas baik dan kuat. Selain itu dalam proses pengiriman batako kerumah atau ketempat pembeli atau konsumen sering mengalami kemunduran waktu dari waktu yang telah disepakati atau dijanjikan oleh perusahaan ini.Ini berarti perusahaan ini tidak menepati janjinya kepada pembeli atau konsumen.
Pembahasan
Dalam kasus ini,Perusahaan Batako Anyar ini jelas telah melanggar etika produksi karena perusahaan ini tidak memproduksi dan tidak memberikan produk yang berkualitas kepada konsumen atau pembeli sesuai dengan janji yang diberikan oleh Perusahaan Batako Anyar. Dan Perusahaan Batako Anyar ini juga bisa dikatakan telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 yang berisikan hak memperoleh keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai sama dengan barang atau jasa yang telah dijanjikan, hak mendapatkan informasi yang jelas tentang jaminan mutu atau kualitas barang ataupun jasa. Seharusnya perusahaan ini meningkatkan kualitas bahan baku yang digunakan untuk pembuatan batako agar batako yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan bermutu tinggi agar tidak terjadi lagi batako yang patah dan agar tidak mengecewakan pembeli atau konsumennya,walaupun harga jual batako menjadi lebih mahal dari harga batako sebelumnya.Jika perusahaan ini terus melanjutkan memproduksi batako yang tidak berkualitas maka ini bisa juga membahayakan pembeli atau konsumen karena jika mereka membangun sebuah rumah dengan menggunakan bahan batako ini maka jika sewaktu-waktu terjadi gempa maka kemungkinan rumah bisa mudah retak bahkan roboh.Dan tentang proses pengantaran barang kerumah konsumen sebaiknya perusahaan ini memberikan waktu yang pasti tentang waktu pengiriman sehingga tidak lewat dari waktu yang sudah dijanjikan dan agar mempermudah pengiriman lebih baik alat transportasi perusahaan bisa ditambahkan agar tidak perlu untuk mengantarkan pesanan berikutnya.Seharusnya perusahaan menerima atau memberikan produk yang inginkan oleh konsumen sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak produsen sebelumnya. Kasus ini telah melanggar nilai-nilai etika, estetika, dan kejujuran dalam kehidupan.
Dalam kasus etika produksi ini juga melanggar nilai moral antar produsen dan konsumen seharusnya produsen memberikan barang atau produk yang dinginkan konsumen sesuai dengan yang dijanjikan produsen dan memberikan keselamatan dan keamanan kepada konsumen dalam menggunakan atau memakai produk/batako tersebut. Perusahaan diatas hanya mementingkan keuntungannya atau haknya sendiri tanpa memikir kewajibannya yaitu memberikan pelayanan sebaik mungkin dan barang yang sebaik mungkin kepada konsumen atau pembeli.Selain itu perusahaan diatas mempunyai kesalahan etika produksi yaitu membohongi konsumennya tentang produk atau batako yang berkualitas padahal produknya kurang berkualitas,sebaiknya dalam etika produksi , perusahaan atau produsen sebaiknya menepati janjinya dan menghargai pembeli. Selain dibutuhan bahan baku yang baik dalam pembuatan batako , dalam proses pembuatan ini, sebaiknya atau seharusnya perusahaan dan para pekerjanya mengikuti tatacara atau tahapan yang benar dalam pembuatan batako yang baik sehingga dapat menghasilkan batako yang berkualitas baik.Kesimpulannya dalam menjalankan usaha atau perusahaan sebaiknya menggunakan/mengikuti etika produksi agar dapat menjalani kewajiban dan hak dengan baik dan dapat menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak antara produsen dan konsumen.Dan kasus-kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi atau bisa dikurangi.
Selain itu, sebagai pengusaha, profit memang penting, tapi profit tanpa moral tak akan ada arti.
Kasus Pelanggaran Produksi Ajinomoto !! (REVISED)
Produk MSG “Ajinomoto” beberapa waktu lalu pernah dilarang oleh MUI karena produk tersebut tidak halal. Akibatnya Ajinomoto menarik semua produknya di pasaran. Dampaknya tentu saja perusahaan mengalami banyak kerugian. Namun, pihak manajemen melakukan pendekatan dengan pihak MUI dan kepada Presiden Abdurrahman Wahid untuk melakukan uji lab dan pembuktian bahwa bahan-bahan yang digunakan adalah halal dan tidak membahayakan masyarakat. Akhirnya Ajinomoto produksi kembali dan pendapatannya juga lambat laun meningkat tajam.
PT. Ajinomoto sebelumnya telah memiliki sertifikat halal dari MUI, namun hanya berlaku selama 2 tahun. Namun setelah itu PT Ajinomoto tidak melakukan pemeriksaan lagi ke MUI. PT Ajinomoto Indonesia membantah bahwa produk akhir MSG Ajinomoto mengandung ekstrak lemak babi. Bantahan PT Ajinomoto itu dikemukakan dalam siaran pers yang ditandatangani Department Manager PT Ajinomoto Indonesia, Tjokorda Bagus Sudarta. Sebelumnya Tjokorda melalui media masa mengakui menggunakan bactosoytone yang diekstrasi dari daging babi untuk menggantikan polypeptone yang biasa diekstrasi dari daging sapi. Diungkapkan juga olehnya, alasan menggunakan bactosoytone itu karena lebih ekonomis, namun penggunaan ekstrasi daging babi itu hanyalah sebagai medium dan sebenarnya tidak berhubungan dengan produk akhir. Dalam siaran persnya, Tjokorda mengatakan, untuk menghilangkan keresahan dan menjaga ketenangan masyarakat dalam mengkonsumsi produk Ajinomoto, maka pihaknya akan menarik secara serentak di seluruh Indonesia produk MSG Ajinomoto yang telah beredar dalam kurun waktu dua hingga tiga minggu terhitung mulai 3 Januari 2001. Jumlahnya sekitar 10 ribu ton. Tjokorda mengatakan, setelah proses penarikan selesai dilaksanakan maka pemasaran produk baru MSG Ajinomoto akan dipasarkan kembali setelah mendapat sertifikat halal dari LP POM MUI. Dalam siaran pers itu juga disebutkan, PT Ajinomoto Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ia mengatakan, seluruh produk Ajinomoto harus ditarik dari peredaran dan stok baru hanya boleh dipasarkan setelah mendapat sertifikat halal yang baru dari MUI. Akibat kasus ini, PT Ajinomoto terpaksa harus memberi ganti-rugi pedagang dengan total nilai sebesar Rp 55 milyar.
Pembahasan:
Hal yang dilakukan ajinomoto ini adalah salah satu pilihan dalam mencapai keuntungan bisnis. Meskipun pihak mereka hanya menggunakan produk mengandung babi tsb sebagai medium, bagaimanapun itu mengurangi kehalalan dari produk itu sendiri. Apalagi pihak ajinonmoto sempat menyangkal bahwa mereka menggunakan produk ekstrak babi tsb. Hal ini tersebut sudah melanggar beberapa poin dari etika bisnis yaitu: KEJUJURAN, INTEGRITAS MORAL dan SALING MENGUNTUNGKAN nanangsuryadi.lecture.ub.ac.id
Pelanggaran kasus etika dalam pemasaran sekalugus produksi oleh Restoran Franchise dalam negeri (Brand disembunyikan)
Ada suatu jaringan rumah makan siap saji asal Indonesia. Restoran ini menyajikan makanan khas Indonesia seperti nasi goreng, mi goreng, kwetiau goreng, dan masih banyak lagi. Saat ini sudah terdapat lebih dari 50 gerai di kota-kota di Indonesia.
Isu mengenai penggunaan angciu dan minyak babi di restoran “S” ternyata masih merebak. Meskipun sudah dibantah oleh manajemen “S”, kabar fiktif itu terus bergulir di media sosial.
Inilah kisah dosen akuntansi salah satu universitas negeri tentang restoran “S” yang tidak memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.
“Ada kerabat yang mau beli franchise “S”. Tapi ketika mau bikin kontrak perjanjian, ternyata pihak pemilik franchise mewajibkan penggunaan angciu (arak) dan minyak babi dalam beberapa masakan,” ujarnya.
Hal itu dikomentari oleh teman saya yang ikut saat mau bikin kontrak perjanjian. “Lho, itu kan haram?” protesnya.
Tapi, kata Prof, jawaban pemilik franchise sungguh arogan dan mencengangkan. Menurut pemilik franchise, “S” mewajibkan menunya menggunakan minyak babi dan angciu.
”Di sini (“S”) wajib pakai itu. Lagian kita gak pakai label halal kok. Kalau gak mau ya sudah,” ujar pihak “S” sebagaimana diungkap Prof.
Sementara PT “SS” selaku perusahaan yang membawahi restoran ini membantah hal tersebut.
“Isu yang berkembang itu tidak benar. Minyak-minyak kami memakai brand-brand halal. Semua makanan kami halal,” kata Operational Manager “S”, Namun ia membenarkan bahwa sampai saat ini perusahaan belum mempunyai sertifikasi halal dari MUI.
Saat ini perusahaan sedang mengumpulkan sertifikat-sertifikat dari para supplier. “Supplier kita kan banyak, kita sedang kumpulkan sertifikatnya sebagai syarat mengurus ke MUI,” katanya.
Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) membenarkan restoran “S” belum mengantongi sertifikat halal.
“Maka, bersama ini disampaikan bahwa MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia belum pernah melakukan pemeriksaan atas produk makanan/minuman dan atau mengeluarkan sertifikat halal untuk restoran “S” di mana pun,” tulis MUI di situs resminya
Kemudian pertanyaan yang muncul adalah, apakah pemilik bisnis “S” salah? Yang salah utamanya adalah bila ada pebisnis Muslim yang tutup mata dan tetap mengambil bisnis ini. Lebih salah lagi adalah para Muslim yang sudah tahu info ini tetapi juga tutup mata dan makan di sana.
Karena itu, informasi ini hendaknya tidak untuk diri sendiri. Kabarkan kepada saudara Muslim di seluruh Nusantara dan Internasional akan haramnya “S”.
Dalam hubungan itu, ada sebuah kisah nyata. Dikisahkan ada seorang ustadz senior dari Indonesia duduk di rumah makan di negara Singapura. Dia kemudian didatangi oleh pelayan rumah makan tersebut. Melihat jenggot panjang tamunya, pelayan menyapa, “Apakah bapak Muslim?” tanya pelayan kepada tamunya.
“Ya, saya Muslim,” jawab ustadz.
“Maaf, di sini restoran pakai babi. Bapak sebaiknya makan di restoran sebelah yang halal 100%,” saran si pelayan.
“Terima kasih,” jawab ustadz yang kemudian berdiri dan pindah ke restoran sebelah.
Kembali ke negeri kita. Meski Muslim di negeri ini mayoritas, tetap tidak bisa memaksa pihak pengusaha rumah makan harus memakai label halal dan atau harus seperti yang kaum Muslimin inginkan.
Umat Islam sendiri yang harus mawas diri, saling menasihati, mana halal dan mana haram (juga meragukan karena bercampur antara yang halal dengan yang haram) sebagai tanda kedewasaan keimanan kita.
Sementara itu untuk para pengusaha restoran yang menggunakan barang-barang yang haram dalam pandangan Islam, hendaklah mencantumkan label mengandung babi atau mengandung arak dan seterusnya pada rumah makannya.
Sekiranya imbauan ini tidak diindahkan, maka umat Islam melalui elemen ormas-ormas yang ada akan bertindak. Apa tindakannya? Yakni dengan memberi label yang sangat besar dan menempelkanya di tempat usaha yang haram tersebut dengan label mengandung babi atau angciu atau lainnya yang mengharamkan. Hal ini untuk menyelamatkan kaum Muslimin dari mengonsumsi makanan haram.
Karena itu, untuk menjaga dari masuknya makanan yang mengandung minyak babi, arak angciu, dan yang sejenis, umat Islam seyogianya tidak mendatangi rumah makan yang diduga menggunakan kandungan haram tersebut, tidak pula duduk, apalagi makan dan minum di sana!
ANALISIS
Berbagai kasus yang ada menunjukkan bahwa etika bisnis belum di jalankan secara maksimal baik di lihat dari etika promosi maupun keadilan konsumen. Menurut Mahmoedin (1996 : 7) akibat para pelaku bisnis yang tidak memperhatikan etika dalam bisnis adalah :
Keadilan dalam konsep pemenuhan hak konsumen berkaitan dengan transaksi antara perusahaan / pebisnis dengan konsumen harus menerapkan berbagai norma moral dan etika yang berlaku di lingkungan masyarakat yang meliputi kebenaran, kejujuran dan keadilan, sehingga kalau terjadi ketidak adilan kepada konsumen, pebisnis harus bertanggung jawab.
Guna melindungi konsumen muslim yang selama menjadi pelanggan restoran, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau restoran atau rumah makan yang belum bersertifikasi halal agar segera mengajukan sertifikasi halal. Untuk berhati-hati sebaiknya masyarakat muslim Indonesia menahan diri terlebih dahulu sampai sertifikasi halal dikeluarkan. Merujuk pada hukum islam, jika tidak tau ya tidak apa-apa, lebih baik berhati-hati dalam segala sesuatu.
Isu mengenai penggunaan angciu dan minyak babi di restoran “S” ternyata masih merebak. Meskipun sudah dibantah oleh manajemen “S”, kabar fiktif itu terus bergulir di media sosial.
Inilah kisah dosen akuntansi salah satu universitas negeri tentang restoran “S” yang tidak memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.
“Ada kerabat yang mau beli franchise “S”. Tapi ketika mau bikin kontrak perjanjian, ternyata pihak pemilik franchise mewajibkan penggunaan angciu (arak) dan minyak babi dalam beberapa masakan,” ujarnya.
Hal itu dikomentari oleh teman saya yang ikut saat mau bikin kontrak perjanjian. “Lho, itu kan haram?” protesnya.
Tapi, kata Prof, jawaban pemilik franchise sungguh arogan dan mencengangkan. Menurut pemilik franchise, “S” mewajibkan menunya menggunakan minyak babi dan angciu.
”Di sini (“S”) wajib pakai itu. Lagian kita gak pakai label halal kok. Kalau gak mau ya sudah,” ujar pihak “S” sebagaimana diungkap Prof.
Sementara PT “SS” selaku perusahaan yang membawahi restoran ini membantah hal tersebut.
“Isu yang berkembang itu tidak benar. Minyak-minyak kami memakai brand-brand halal. Semua makanan kami halal,” kata Operational Manager “S”, Namun ia membenarkan bahwa sampai saat ini perusahaan belum mempunyai sertifikasi halal dari MUI.
Saat ini perusahaan sedang mengumpulkan sertifikat-sertifikat dari para supplier. “Supplier kita kan banyak, kita sedang kumpulkan sertifikatnya sebagai syarat mengurus ke MUI,” katanya.
Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) membenarkan restoran “S” belum mengantongi sertifikat halal.
“Maka, bersama ini disampaikan bahwa MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia belum pernah melakukan pemeriksaan atas produk makanan/minuman dan atau mengeluarkan sertifikat halal untuk restoran “S” di mana pun,” tulis MUI di situs resminya
Kemudian pertanyaan yang muncul adalah, apakah pemilik bisnis “S” salah? Yang salah utamanya adalah bila ada pebisnis Muslim yang tutup mata dan tetap mengambil bisnis ini. Lebih salah lagi adalah para Muslim yang sudah tahu info ini tetapi juga tutup mata dan makan di sana.
Karena itu, informasi ini hendaknya tidak untuk diri sendiri. Kabarkan kepada saudara Muslim di seluruh Nusantara dan Internasional akan haramnya “S”.
Dalam hubungan itu, ada sebuah kisah nyata. Dikisahkan ada seorang ustadz senior dari Indonesia duduk di rumah makan di negara Singapura. Dia kemudian didatangi oleh pelayan rumah makan tersebut. Melihat jenggot panjang tamunya, pelayan menyapa, “Apakah bapak Muslim?” tanya pelayan kepada tamunya.
“Ya, saya Muslim,” jawab ustadz.
“Maaf, di sini restoran pakai babi. Bapak sebaiknya makan di restoran sebelah yang halal 100%,” saran si pelayan.
“Terima kasih,” jawab ustadz yang kemudian berdiri dan pindah ke restoran sebelah.
Kembali ke negeri kita. Meski Muslim di negeri ini mayoritas, tetap tidak bisa memaksa pihak pengusaha rumah makan harus memakai label halal dan atau harus seperti yang kaum Muslimin inginkan.
Umat Islam sendiri yang harus mawas diri, saling menasihati, mana halal dan mana haram (juga meragukan karena bercampur antara yang halal dengan yang haram) sebagai tanda kedewasaan keimanan kita.
Sementara itu untuk para pengusaha restoran yang menggunakan barang-barang yang haram dalam pandangan Islam, hendaklah mencantumkan label mengandung babi atau mengandung arak dan seterusnya pada rumah makannya.
Sekiranya imbauan ini tidak diindahkan, maka umat Islam melalui elemen ormas-ormas yang ada akan bertindak. Apa tindakannya? Yakni dengan memberi label yang sangat besar dan menempelkanya di tempat usaha yang haram tersebut dengan label mengandung babi atau angciu atau lainnya yang mengharamkan. Hal ini untuk menyelamatkan kaum Muslimin dari mengonsumsi makanan haram.
Karena itu, untuk menjaga dari masuknya makanan yang mengandung minyak babi, arak angciu, dan yang sejenis, umat Islam seyogianya tidak mendatangi rumah makan yang diduga menggunakan kandungan haram tersebut, tidak pula duduk, apalagi makan dan minum di sana!
See more at: http://salam-online.com/2013/08/diprotes-gunakan-angciu-minyak-babi-jawaban-solaria-dinilai-arogan.html#sthash.MY1XNArb.dpuf
ANALISIS
Berbagai kasus yang ada menunjukkan bahwa etika bisnis belum di jalankan secara maksimal baik di lihat dari etika promosi maupun keadilan konsumen. Menurut Mahmoedin (1996 : 7) akibat para pelaku bisnis yang tidak memperhatikan etika dalam bisnis adalah :
- Perusahaan / bisnis yang rusak namanya karena tidak menggunakan etika dalam berbisnis akan dimusuhi mitra usahanya.
- Bisnis yang tidak menghiraukan etika akan hancur karena konsumen bukan benda mati yang gampang dibodohi.
- Jika bisnis itu merusak lingkungan, maka akan rugi bahkan masyarakat akan menghukumnya sebagai perusak alam dan lingkungan yang pada gilirannya perusahaan tersebut akan dikucilkan.
- Kekuasaan yang terlalu besar dari bisnis jika tidak diimbangi dengan tanggung jawab social yang sebanding akan menyebabkan bisnis tersebut menjadi kekuatan yang merusak masyarakat.
Dengan kasus diatas perlu diperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis menurut Mahmoedin (1996 : 81) :
- Bersifat Bebas : Kebebasan adalah syarat yang harus ada agar manusia bisa bertindak etis. Manager harus bebas mengembangkan usahanya.
- Bertanggung Jawab : Perbuatan yang menjunjung tinggu etika dan moral, sehingga kebebasan diberikan dapat dipertanggung jawabkan.
- Bersikap Jujur : Kejujuran adalah suatu jaminan dan dasarbagi kegiatan bisnis terutama dalam jangka panjang.
- Bertindak Baik : Secara aktif melakukan kegiatan berbuat baik kepada masyarakat dan kegiatan yang saling menguntungkan dengan masyarakat.
- Bersikap Adil : Memperlakukan setiap orang sesuai dengan hak.
- Bersikap Hormat : Menghargai orang lain.
- Bersikap Informatif : Informasi diperlukan bagi konsumen dan pelanggan tentang produk barang dan jasa yang ditawarkan.
Keadilan dalam konsep pemenuhan hak konsumen berkaitan dengan transaksi antara perusahaan / pebisnis dengan konsumen harus menerapkan berbagai norma moral dan etika yang berlaku di lingkungan masyarakat yang meliputi kebenaran, kejujuran dan keadilan, sehingga kalau terjadi ketidak adilan kepada konsumen, pebisnis harus bertanggung jawab.
Guna melindungi konsumen muslim yang selama menjadi pelanggan restoran, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau restoran atau rumah makan yang belum bersertifikasi halal agar segera mengajukan sertifikasi halal. Untuk berhati-hati sebaiknya masyarakat muslim Indonesia menahan diri terlebih dahulu sampai sertifikasi halal dikeluarkan. Merujuk pada hukum islam, jika tidak tau ya tidak apa-apa, lebih baik berhati-hati dalam segala sesuatu.
dear:
Subscribe to:
Posts (Atom)